Ketua DPP Bidang Ideologi PDIP Djarot Saiful Hidayat angkat bicara perihal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diminta membacakan rekomendasi hasil Rakernas II PDIP. Djarot menyebut, bahwa Ganjar bukanlah satu satunya kader PDIP yang diminta membacakan hasil rekomendasi Rakernas partai berlambang banteng momcong putih itu. Adapun, kata Djarot, seluruh kepala daerah dari PDIP juga diminta membacakan hasil Rakernas tersebut.
"Semua gubernur yang hadir tadi diberikan kesempatan. Itu menandakan rekomendasi itu berlaku bagi semuanya. Baik yang di internal partai kita juga menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Dan tiga gubernur tadi menyampaikan," kata Djarot di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Sementara, soal pembagian para gubernur membacakan rekomendasi hasil Rakernas, Djarot mengaku tak mengetahui secara pasti. Ia hanya menyebut bahwa ide tersebut mengalir dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Tentang pembagian dan sebagainya ndak ada itu. Itu ngalir saja Pak Sekjen," terangnya. Adapun di sisi lain, Djarot menilai rekomendasi Rakernas II PDIP yang berkaitan ideologi Pancasila dan sistem politik yang juga dibacakan oleh Ganjar, hal itu sebagai pengingat. "Itu sebetulnya supaya Pak Ganjar juga betul betul di dalam kepemimpinannya menerapkan dan membumikan ideologi Pancasila. Itu harusnya dibumikan sejak dini. Makanya didorong agar pendidikan Pancasila itu sejak anak usia dini melalui pendidikan baik secara formal informal di semua jenjang pendidikan," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo didapuk membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP. Dimana, Ganjar membacakan rekomendasi ekternal tentang Ideologi Pancasila, Sistem Politik, dan Pemilu 2024 di penutupan Rakernas di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Saat membacakan rekomendasi itu, ada momen menarik ketika Ganjar membacakan dengan lantang poin keempat rekomendasi tentang pencapresan di PDIP.
"Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof DR. (H.C) Megawati Soekarnoputri," kata Ganjar. Namun, saat membacakan kalimat 'hak prerogatif Ketua Umum Partai', Ganjar berhenti membaca karena langsung disambut riuh tepuk tangan para peserta Rakernas PDIP. Berdasarkan pantauan di lokasi, hampir seluruh peserta Rakernas dalam ruangan pun bertepuk tangan.
Kemudian, Ganjar melanjutkan membaca hasil rekomendasi hingga point ke ketujuh. Usai membacakan rekomendasi itu, Ganjar pun menyerahkan kertas hasil rekomendasi yang dibungkus map merah kepada Megawati Soekarnoputri. Saat menyerahkan map itu, Ganjar memberi hormat dengan membungkuk di hadapan Megawati. Ia juga memberi hormat kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang duduk disamping Megawati.
Ganjar pun kembali kebangkunya untuk duduk bersama peserta lain. Diketahui, Ganjar Pranowo adalah salah satu kader PDIP yang digadang gadang bakal maju Pilpres 2024. Namun, PDIP belum memutuskan terkait nama bakal capres maupun cawapres yang akan diusung.
Ssbelumnya, Ganjar juga menegaskan terkait capres adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati. Ia mengaku tak terpengaruh dengan hasil survei sejumlah lembaga survei yang menyatakan elektabilitas dirinya tinggi. "Survei itu pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor, biarkan saja. Kalau partai kan keputusannya hasil kongres di Bu Mega," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, di internal partai berlambang banteng moncong putih itu belum ada pembicaraan apa pun terkait Pilpres 2024. Menurut Ganjar, hal ini dinilai karena semua jajaran partai sudah tunduk untuk menunggu arahan dari Ketum Megawati. "Di PDIP enggak ada diskusinya itu, karena mandat kongres sudah diberikan," ungkap Ganjar.
Apalagi, kata Ganjar, PDIP tidak hanya mempertimbangkan hasil survei dalam penentuan capres maupun calon pemimpin. Sebab, ia mengaku hasil survei pada 2013 lalu soal bakal calon Gubernur Jawa Tengah, dirinya justru rendah. "Kalau survei yang dipakai 2013 (hanya 3 persen) saya enggak bisa direkomendasikan. Jadi sebenarnya kombinasi kombinasi itu secara saintifik pasti akan dipakai lah pertimbangan," jelasnya.